Italia Rancang Undang-undang Pemakaian Jilbab

Sumber: Eramuslim.com, Rabu, 17/12/2008 01:51 WIB

“Meloloskan undang-undang kebebasan pemakaian jilbab ini akan menjadi sebuah rogres yang besar,” ujar Mohamed Al-Zayyat dari Islamic Relief, Itali, “Undang-undang ini akan memberikan perlindungan legal kepada pemakai jilbab.” Kassab Boshti, wakil ketua Serikat Muslim Itali (Union of Italian Muslims), menimpali, “Undang-undang ini akan menjadi sebuah kemenangan dakwah di Itali jika sudah final.”

Senator Silvana Amati, seorang senator khusus yang menangani konstitusi, telah membeberkan sebuah draft undang-undang pemakaian jilbab di Itali. Dalam draft itu, yang dilarang hanya menutupi seluruh wajah, artinya dengan memakai cadar. Langkah ini menunjukan sebuah sikap toleransi pemerintah Itali kepada warga Muslim. Saat ini muslim di Itali berjumlah lebih dari 1,2 juta jiwa. 20.000 orang di antaranya adalah mereka yang asalnya kembali memeluk Islam. Golongan ini sempat beralih agama, karena lama tinggal di negeri itu

Satu-satunya kendala, dikhawatirkan akan datang dari oposisi sayap kanan Itali. Kelompok ini aktif mengumpulkan suara dari parlemen untuk menolak undang-undang tentang jilbab. Sejak tahun 2004, di negara-negara Eropa bermunculan muslimah yang mengenakan jilbab di sekolah dan wilayah public lainnya. Prancis, setelah berbagai insiden, menjadi negara Eropa pertama yang memelopori kebebasan memakai jilbab. (sa/iw)

Iklan

Siswi Kristen di Mesir Tak Keberatan Kenakan Jilbab

(Sumber: eramuslim.com, Senin, 26 Mar 07 17:46 WIB)

Sejumlah siswi beragama Kristen di sebuah sekolah menengah di Mesir membantah tuduhan yang mengatakan bahwa mereka dipaksa memakai jilbab oleh kepala sekolah mereka. Para siswi itu menyatakan, mereka mengenakan jilbab atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan.

Tuduhan itu dilontarkan sebuah majalah milik pemerintah dalam artikelnya yang menyatakan bahwa Magdy Fikri, kepala sekolah teknik Al-Ayyat di provinsi Giza, telah memaksa seluruh siswa yang berjumlah 2. 700 orang, 55 di antaranya siswi beragama Kristen, untuk mengenakan jilbab.

Menurut laporan majalah itu, tindakan Fikri membuat menteri pendidikan marah, sehingga Fikri bersama dua guru lainnya di sekolah itu dimutasikan.

“Kami menerima keluhan dari sejumlah orang tua dan siswi, yang mengatakan bahwa kepala sekolah memaksa siswi Muslim dan Kristen mengenakan jilbab, ” kata pejabat kementerian pendidikan Mesir, Hussein al-Syaikh.

Namun Fikri tidak percaya keluhan yang diterima kementerian pendidikan berasal dari para siswi-siswinya. “Saya tidak mempercayai bahwa seorang siswi atau salah satu dari kolega saya yang Kristen berada di balik pengaduan itu, ” katanya.

“Saya sudah kenal mereka selama bertahun-tahun, mereka tidak akan bersikap seperti itu. Kami, Muslim dan umat Kristiani adalah satu dan tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain, ” sambung Fikri.

Perkataan Fikri terbukti, karena sejumlah siswi yang beragama Kristen menyatakan bahwa mereka bersedia mengenakan jilbab atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Para orang tua siswi juga menyatakan mendukung anaknya mengenakan jilbab di sekolah.

“Kami sudah memutuskan untuk mendukung kepala sekolah, menunjukkan pada semua bahwa dia tidak memaksa kami mengenakan jilbab. Semua siswi Kristen di sekolah ini mengenakan jilbab atas kemauan sendiri, ” kata Marriam Nabil, salah seorang siswi.

Keputusan mereka mengenakan jilbab, juga bukan semata-mata untuk menunjukkan solidaritas tapi mencontoh apa yang dilakukan perawan suci, Maria.

“Kami mengenakan penutup rambut di dalam dan di luar sekolah seperti ibu-ibu kami. Saya sendiri sudah menutup rambut saya sejak di sekolah dasar. Kami tidak merasa tersinggung jika kami disama-samakan dengan rekan kami yang Muslim, ” kata seorang siswi beragama Kristen.

Dukungan terhadap Fikri juga ditunjukkan oleh guru-guru sekolah Kristen, yang mengecam sanksi disipliner terhadap Fikri.

“Fikri adalah salah satu orang yang berkualitas. Ketidakadilan sudah dilakukan terhadapnya dan kami membela dia, ” kata Magdy Rasmi, salah seorang deputi sekolah beragama Kristen.

Lotfi Adly, seorang bapak dari siswi yang beragama Kristen mengatakan, dia yakin tidak ada yang salah dengan jilbab. “Anda pikir saya akan senang melihat rambut anak-anak saya tidak tertutup?” tukasnya.

Ibu dari Fayza Awad, siswi beragama Kristen lainnya menambahkan bahwa ia dan anak perempuannya biasa mengenakan penutup rambut, mengikuti bunda Maria.

“Saya mengenakan kudung karena bunda Maria juga menutup rambutnya. Ini masalah penghormatan dan sama sekali bukan paksaan, ” ujarnya.

Melihat dukungan dari kalangan Kristen, Menteri Pendidikan Mesir Yousri el-Gamal akhirnya tidak lagi mempersoalkan masalah jilbab di sekolah Al-Ayyat. (ln/iol)

Pertama dalam Sejarah, Pengadilan Tunisia Menangkan Jilbaber

(Sumber: http://www.arrahmah.com, 14 Okt 2007)

“Saya seperti terbang karena begitu gembira. Idul Fitri tahun ini kami rayakan di hari Jum’at setelah dalam bulan Ramadhan terjadi kebahagiaan yang meliputi semua Muslimah berjilbab di Tunisia. Ini adalah kemenangan besar. ” Ungkapan seperti ini disampaikan seorang Muslimah Tunisia bernama Amane, kepada Islamonline.

Amane adalah muslimah berjilbab yang orang tuanya merelakan dirinya keluar dari kampus tempatnya belajar di Universitas, demi memelihara jilbab yang dikenakannya. Dan kali ini, kegembiraan menyeruak hebat di kalangan Muslimah berjilbab di Tunisia bersamaan dengan hadirnya hari raya Idul Fitri.

Pasalnya, belum lama berselang dikeluarkan keputusan pengadilan yang pertama kali dalam sejarah Tunisia, di mana para jilbaber menang secara hukum di negara yang pemerintahnya melarang jilbab sejak tahun 1981. Sejak tahun itu, para jilbaber dilarang melakukan aktifitasnya di sekolah, kampus dan berbagi instansi umum serta pemerintah, karena dianggap sebagai pakaian kelompok tertentu yang bermakna ekstrim, tidak sesuai undang undang, dan bertentangan dengan kebebasan.

“Ini adalah pernyataan kami yang begitu jelas bahwa kami bukanlah kelompok etnik, kami bukan kelompok ekstrim. Ini adalah penegasan kami bahwa kami juga sebenarnya adalah korban karena hukum telah merugikan kami lantaran tidak dapat menuntut ilmu dengan menggunakan jilbab, ” ujar Amane dengan linangan air mata bahagia.

Seperti ramai diberitakan di media massa Tunisia, pengadilan menyatakan pembatalan keputusan Menteri Pendidikan yang sebelumnya melarang seorang guru perempuan berjilbab bernama Saidah Adalah dari tugasnya mengajar di salah sebuah sekolah menengah umum, selama 3 bulan karena mengenakan jilbab. Muna (29), pegawai pabrik tenun yang juga berjilbab mengatakan dirinya kini sangat bahagia karena tidak perlu diliputi rasa takut jika harus melewati pos keamanan dengan mengenakan jilbab. “Dengan keputusan pengadilan seperti itu, maka saya bisa tenang berjalan dengan memakai jilbab, ” ujarnya.

Lajnah Pembelaan Jilbab di Tunisia, mengeluarkan pernyataan, “Keputusan yang dikeluarkan itu adalah keputusan yang telah lama dinanti para penegak HAM di dalam maupun luar negeri Tunisia. ” Mereka menyerukan agar pemerintah di masa mendatang bisa menghormati keputusan pengadilan tersebut dan menghapuskan undang undang anti jilbab yang tidak sesuai dengan kenyataan di Tunisia.

Mayoritas Rakyat Turki Menentang Larangan Resmi Berjilbab

Meski dikenal sebagi negara sekuler, mayoritas masyarakat Turki menentang larangan resmi berjilbab di kantor-kantor dan universitas. Hal ini terungkap dari hasil polling yang dilakukan Universitas Isik dan Sabanci di Istanbul yang dirilis pada Rabu (14/6).

Sebanyak 2/3 dari 1.846 responden dari 20 kota besar dan kecil yang disurvei, menyatakan mendukung upaya PM Turki, Recep Tayyib Erdogan untuk meredam larangan berjilbab terhadap mahasiswa dan pegawai negeri.

Larangan berjilbab di negara berpenduduk 72 juta jiwa dan mayoritas Muslim ini diberlakukan pada tahun 1997. Saat itu, Presiden Ahmad Necdet Sezer mengeluarkan dekrit yang melarang jilbab di institusi-institusi pemerintahan, termasuk sekolah dan universitas.

Wanita berhijab juga dilarang aktif dalam organisasi-organisasi sosial yang berafiliasi dengan institusi kemiliteran. Bahkan wartawati berjilbab, kerap tidak dipekenankan meliput konferensi pers di institusi-institusi pemerintah.

Kalangan militer, akademisi dan pakar hukum banyak yang berpendapat bahwa larangan berjilbab merupakan pilar utama dari sistem sekular yang dianut Turki.

Namun dari hasil polling yang dilakukan sepanjang Maret sampai April itu menunjukkan, masih banyak rakyat Turki yang konservatif dan peduli dengan isu-isu moral, khususnya larangan berjilbab.

Hasil polling juga menunjukkan, sebagian responden meyakini bahwa kegagalan hidup disebabkan karena kurangnya keimanan. Hampir sepertiga responden mengatakan, anak laki-laki dan perempuan harus dipisahkan di kelas yang berbeda ketika belajar di sekolah. Mereka juga menentang jika anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki non Muslim.

Hasil lainnya menunjukkan, hampir setengah dari responden menuding para turis yang datang ke Turki telah memberi pengaruh pada masalah moralitas dan budaya Turki. Para responden mengaku tidak nyaman melihat pemandangan para turis yang telanjang atau setengah telanjang ketika berjemur di pantai-pantai di lokasi wisata.

Lebih dari setengah responden mengaku puas dengan kinerja pemerintahan sekarang yang dikuasi oleh Partai Keadilan dan Pembangunan. Hanya sepertiga responden yang mengaku tidak puas dengan proses demokrasi di negerinya. 40% responden menyatakan lebih senang seorang pemimpin pemerintahan dari kalangan militer.

Angkatan Bersenjata merupakan institusi yang paling dihormati oleh rakyat Turki. Sepanjang 50 tahun sejarah Turki, militer tercatat berhasil menurunkan pemerintahan terpilih secara demokratis, namun kekuasaan militer di Turki dibatasi oleh reformasi yang didukung Uni Eropa.

Lebih lanjut hasil polling menunjukkan menurunnya dukungan masyarakat terhadap keinginan Turki bergabung dengan Uni Eropa, dari 74% beberapa tahun yang lalu menjadi 57%.

Sejak tahun 1960 sampai sekarang, negara yang akan menggelar pemilu pada November 2007 mendatang ini, berjuang untuk bisa menjadi anggota Uni Eropa. (ln/iol)

Menlu Yunani, Jilbab Bukan Ancaman Sekularisme

Sumber: Eramuslim.com, Senin, 10/03/2008 10:24 WIB

Pernyataan Menteri Luar Negeri Yunani Dora Bakoyannis tentang jilbab selayaknya membuat lega hati para Muslimah. Menurutnya, jilbab adalah hak para Muslimah yang ingin menjalankan perintah agamanya. Ia juga menolak anggapan yang mengatakan bahwa jilbab merupakan ancaman bagi sekularisme.

Berbicara dalam konferensi perempuan internasional di Ankara, Turki, Bakoyannis menyatakan bahwa kerangka hukum, kebijakan politik, kebijakan pendidikan dan akses mendapatkan informasi dan teknologi baru seharusnya menjamin hak-hak masyarakat dalam pembangunan, lapangan kerja, partisipasi politik, kehidupan sosial dan dalam bidang kewirausahaan.

“Jilbab tidak mengancam hak asasi manusia dan prinsip sekular yang dianut sebuah negara. Larangan jilbab juga tidak menjamin bahwa sebuah negara akan aman, ” kata Bakoyannis seperti dilansir situs berita Turki, newstime7.

Seperti diketahui, sejumlah negara-negara Eropa yang menganut sekularisme masih memberlakukan larangan jilbab di sekolah-sekolah dan institusi-institusi publik. Diawali dengan Prancis yang melarang jilbab pada tahun 2004, diikuti dengan negara-negara Eropa lainnya. Di Belgia misalnya, kota Ghent dan Anwwerp melarang Muslimah berjilbab di tempat-tempat umum termasuk sekolah. Turki, baru tahun ini berhasil mencabut larangan jilbab di perguruan-perguruan tinggi.

Dalam pidatonya dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret, Bakoyannis menuding media-media Barat telah berperan menyebarkan sikap anti-jilbab karena ketidakpahaman mereka akan konsep perempuan dalam Islam.

“Secara umum ada pandangan yang salah bahwa Islam memperlakukan perempuan lebih rendah dari laki-laki, karena kesalahan memahami ayat-ayat al-Quran, ” sambung Bakoyannis seraya menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan.

“Saya banyak bertemu dengan perempuan-perempuan sukses dari banyak negara-negara Muslim dan bicara banyak hal. Mereka mengatakan bahwa agama Islam memberikan hak-hak dan kedamaian buat mereka, ” ujarnya.

Bakoyannis juga mengingatkan bahwa Islam dan Kristen berpedoman pada hak dan kewajiban bagi semua umat manusia tanpa pengecualian. (ln/iol)

Denmark Larang Seorang Hakim Pakai Jilbaba di Ruang Sidang

(Sumber: eramuslim.com, Kamis, 15 Mei 2008)

Menteri Kehakiman Denmark Lene Espersen menegaskan larangan mengenakan simbol-simbol keagamaan di pengadilan Denmark. Dengan adanya larangan ini, seorang hakim di Denmark, tidak boleh mengenakan jilbab, mengenakan sorban, topi khas Yahudi, penutup kepala ala Hindu dan tanda salib.

“Kami sudah memutuskan untuk melarang semua simbol keagamaan dan politik, saat sedang melakukan tugas-tugas peradilan, karena seorang hakim harus netral dan tidak memihak,” tukas Espersen pada para wartawan, Rabu (14/5).

Menteri Kehakiman Denmark menegaskan larangan ini, menyusul kampanye yang digelar oleh kelompok kanan jauh Partai Rakyat Denmark akhir April kemarin, untuk menolak para hakim yang mengenakan jilbab di ruang pengadilan. Padahal pada bulan Desember lalu, negara yang sebenarnya tidak punya hakim Muslim, ini membolehkan hakim berjilbab saat melaksanakan tugasnya di ruang pengadilan.

Untuk membatalkan aturan itu, Denmark harus membuat aturan baru. Dan pemerintah, dengan dukungan dari Partai Rakyat Denmark, nampaknya akan membatalkan aturan yang dikeluarkan bulan Desember lalu. Espersen rencananya akan mengajukan draft aturannya ke parlemen dalam waktu dekat ini. (ln/al-arby)